BALIKPAPAN, lintasraya.com – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan Iwan Wahyudi, S.Kom menggelar reses masa Sidang I tahun 2022 bertempat dilingkungan RT 64 Perumahan Batu Ampar Lestari, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Senin (28/3/2022).
Reses ini dihadiri sekitar 100 orang dan didominasi oleh kalangan Ibu-ibu dari 6 Kelurahan di Balikpapan Utara.
Iwan Wahyudi menampung berbagai keluhan dari warga yang hadir. Mulai dari persoalan banjir, perbaikan drainase dan mahalnya harga minyak goreng di pasaran.
Warga RT 64 Marni menyuarakan tentang Persoalan banjir yang hingga saat ini masih menjadi persoalan di Kota Balikpapan. Khususnya di wilayah batu Ampar.
Ia meminta pemerintah Kota Balikpapan untuk mengatasi hal tersebut dengan melebarkan drainase yang ada, karena selama ini dianggap sebagai penyebab banjir.
“Saya minta pemerintah untuk segera bisa mengatasinya, penyebab banjir yang terjadi karena drainase yang sempit. Sehingga sangat perlu untuk dilakukan pelebaran, dan parahnya lagi setiap banjir airnya masuk ke dalam rumah warga,” kata Marni.
senada dengan Marni, Sri warga dari RT 27 Kelurahan Gunung Samarinda Baru,mengeluhkan banjir dilingkungannya juga. Bahkan, persoalan banjir tersebut sudah sering ditangani oleh pihak kelurahan, namun banjir tetap masih saja terjadi.
“Persoalan banjir dilingkungan saya sudah sering ditangani oleh pihak kelurahan, tapi masih tetap terjadi. Saya juga tidak tahu solusinya harus gimana lagi,” ungkapnya.
Selain persoalan banjir, keluhan terkait dengan perbaikan drainase juga disampaikan oleh beberapa warga dari Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara, Serta sulitnya mengurus surat-surat tanah seperti IMTN.
Tak terkecuali Keluhan harga minyak goreng dan gas juga tak lepas dari keluhan warga dalam reses politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Menanggapi semua keluhan warga di daerah pemilihannya ini, Iwan Wahyudi menyampaikan akan segera melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait.
“Segala persoalan yang menjadi keluhan warga mulai dari banjir, sulitnya mengurus IMTN nanti kita akan koordinasikan dengan stakeholder terkait mulai dari tingkat RT hingga Kecamatan. Sehingga persoalan tersebut bisa segera kelar,” kata Iwan.
Sementara, keluhan warga terhadap harga minyak goreng, dirinya mengatakan kondisi tersebut merupakan kebijakan dari pemerintah. Namun ia berharap ada evaluasi dari pemerintah sehingga tidak membebani dan tidak berdampak terhadap produktivitas usaha warga.
“Kita juga berharap pemerintah pusat bisa mengevaluasi kebijakan harga untuk dilepas secara ekonomis, karena sangat berdampak terhadap warga kecil, terutama terhadap produktivitas usaha warga yang berjualan,” tandasnya.(*/wan)
