BALIKPAPAN, lintasraya.com – Penyampaian aspirasi tentang pembangunan kota juga dilakukan warga di Kelurahan Sumber Rejo Balikpapan Tengah dan sekitarnya pada Reses Masa Sidang II Tahun 2022 H. Aminuddin SH, Anggota DPRD Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (20/06/2022).
Reses yang dilaksanakan di kediamannya ini, sejumlah aspirasi berupa usulan, keluhan dan masukan disampaikan warga. Tak hanya pembangunan infrastruktur lingkungan seperti jalan, drainase, dan BPJS Kesehatan, permasalahan pendidikan juga jadi sorotan masyarakat.
Warga RT 24 Sumber Rejo, Sulastri menyampaikan keluhannya tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), yang tahun ini juga menjadi perhatiannya. Terlebih jika anaknya akan ikut PPDB dan mau masuk ke sekolah negeri, persoalan zonasi menjadi kendala utamanya.
“Karena masalah zonasi, kami mohon kepada anggota DPRD Balikpapan untuk membantu mengatasi persoalan PPDB ini. Bagaimana peran pemerintah kota untuk mengatasi masalah ini,” kata Sulastri.
Hal senada juga disampaikan Irnawati, warga RT 81 Karang Rejo dan Ali, warga Sumber Rejo yang meminta difasilitasi untuk pembangunan sekolah baru, khususnya di wilayah Balikpapan Tengah serta beasiswa yang anak-anak tidak tercover di sekolah negeri.
“Setiap tahun permasalahan PPDB di Balikpapan selalu terjadi. Kami mohon difasilitasi untuk pembangunan sekolah baru agar anak-anak kami bisa diterima di sekolah negeri, baik SMP maupun SMA/SMK,” tambahnya.
Berbeda dengan Taufik Hidayatullah, warga RT 33 Karang Rejo menyampaikan keluhannya terkait tidak adanya lagi subsidi iuran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) bagi pelajar sekolah swasta pada semester kedua. Padahal, pada semester pertama, Pemkot Balikpapan memberikan subsidi SPP di sekolah swasta sebesar Rp 110 ribu perbulan.
“Pada semester pertama anak saya di sekolah swasta dapat subsidi SPP, tapi di semester kedua tidak ada lagi, hingga dirinya harus membayar SPP perbulan sebesar Rp 125 ribu. Mohon bantuannya pak Amin,” kata Taufik.
Taufik juga menanyakan program bantuan seragam sekolah dari Wali Kota Balikpapan, yang ternyata sampai saat ini seragam sekolah tersebut, belum ada diterima. “Untuk seragam sekolah, ternyata sampai sekarang belum ada juga,” imbuh Taufik.
Anggota DPRD Balikpapan H. Aminuddin SH mengatakan, apa yang dikatakan masyarakat mungkin setiap reses selalu itu yang disampaikan. Artinya, seolah-olah bahwa pihaknya tidak bisa mengatasi, padahal pihaknya sudah berusaha maksimal mungkin bagaimana supaya ada jalan keluar terkait persoalan pendidikan, terutama PPDB.
“Mudah-mudahan, ke depan anggaran untuk pendidikan, terutama untuk pembangunan, penambahan rumbel (ruang belajar) itu dibesarkan. Mereka (masyarakat) berharap sekali adanya perubahan itu, karena di Balikpapan Tengah belum memiliki SMA/SMK,” kata Aminuddin.
Seharusnya, tambah anggota Komisi I DPRD Balikpapan ini, untuk pemerataan dan keadilan, Pemkot Balikpapan, terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan, paling tidak mengupayakan RT 58 Kelurahan Sumber Rejo (ada lahan 1 hektar) bisa dibangunkan sebuah sekolah.
“Walaupun belum dibangun, paling tidak ada niatnya untuk membuat DED-nya dulu. Mudah-mudahan, persoalan PPDB di Balikpapan, dengan dibangunnya sekolah (SMP atau SMA/SMK) bisa teratasi,” tambah Aminuddin.(*/wan)
